Tolak Dwi Fungsi Jurnalis

kolom

Tolak Dwi Fungsi Jurnalis
Oleh: Yons Achmad
(Pengamat Media. CEO Kanet Indonesia)

Meminjam istilah Sudjiwotedjo, kini ada gejala dwi fungsi jurnalis.  Seburuk-buruk rezim Soeharto hanya ada dwi fungsi tentara. Tapi munculnya dwi fungsi jurnalis yang melakukan framing berita berlipat jauh lebih berbahaya.

Kritikan ini menarik mengingat menjelang hajatan pemilu dan pemilihan presiden 2019, banyak pekerja media  (jurnalis) yang merangkap menjadi tim sukses kandidat calon presiden dan wakil presiden tertentu. Kondisi demikian tentu disayangkan, Kenapa? Jelas, arah pemberitaan yang disajikan berpotensi menguntungkan diri dan kelompoknya semata, dengan demikian pers menjadi tak sehat.

Bill Kovach dan  Tom Rosentiel (2001) dalam bukunya “The Elements of Journalism” mengatakan bahwa loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada warga (citizens). Itu sebabnya,  kesetiaan jurnalisme adalah pengabdian kepada publik, inilah yang dinamakan dengan independensi.

Ketika jurnalisme hanya menjadi corong kelompok dan tokoh tertentu saja, bahkan media sendiri condong dan tak malu-malu lagi menjadi media partisan, maka sudah saatnya nalar publik dinyalakan. Media harus dikembalikan semata-mata ruang publik yang mengabdikan dirinya kepada masyarakat luas. Di mana, di sana ada pencerahan tentang fakta-fakta  yang sebenarnya, termasuk bisa memberikan makna terhadap sebuah peristiwa.

Betapapun banyak yang menyayangkan misalnya jurnalis “nyambi” jadi tim sukses, faktanya masih ada yang mengabaikannya.  Awalnya, mungkin berkiprah menjadi jurnalis politik yang masuk ke dalam pernak pernik perpolitikan baik lokal maupun nasional.

Dalam perkembangannya, sang jurnalis merasa banyak tahu akan dunia perpolitikan, itu sebabnya godaan menjadi tim sukses muncul. Bahkan, tak sedikit yang kemudian benar-benar menjadi jurnalis politikus, tak sekadar jurnalis yang memberitakan fakta-faktar politik di tanah air, tapi berubah menjadi politikus yang berlatarbelakang jurnalis.

Seperti  layaknya sebuah pekerjaan apalagi dijadikan profesi maka ada aturan tak tertulis yang semestinya dipahami.  Bahwa yang namanya profesi pasti punya etika. Dan etikanya, ketika jurnalis menjadi tim sukses atau bahkan terjun menjadi politisi maka mereka harus cuti atau mengundurkan diri.

Saat ini, kita memerlukan jurnalis yang benar-benar independen. Setia kepada semata-mata fakta. Dan mengabarkan tanpa harus terlalu memikirkan keuntungan politik apa yang didapat.

Bagi wartawan (jurnalis), saya kira yang demikian memang sulit. Tapi, kata kaum bijak bestari, yang namanya sulit itu kategori bisa. Jadi jurnalis demikian memungkinkan.

Hanya saja, publik juga tak harus sepenuhnya percaya kepada jurnalis. Toh, jurnalis hanya mengabarkan sebagian fakta yang berhasil dikonstruksikannya. Tugas publik tetap berat, yaitu harus terus menyalakan akal sehat dalam mencerna setiap informasi yang didapat, setiap berita yang dibaca atau ditontonnya. Inilah rumus paling efektif menjaga keseimbangan nalar kita dalam bermedia. []