Peran Sentral Cendekiawan

Kolom

Peran Sentral Cendekiawan
Oleh:Yons Achmad
(Kolumnis, tinggal di Depok)

Apa sebenarnya peran sentral cendekiawan? Pertanyaan kecil yang saya kira perlu mendapat jawaban memadai. Jokowi, memberikan pandangannya seusai membuka Silaturahmi Kerja Nasional Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) 2018 di Universitas Bandar Lampung (6/12/18). Dirinya meminta cendekiawan memberikan pencerahan mengenai pentingnya menjaga kerukunan dan persaudaraan dalam kebinekaan. Itu peran sentral dalam bidang politik menjelang 2019.

Tak jauh beda dengan Jokowi, Ketua Umum ICMI Jimly Assiddiqie mengamini imbauan Jokowi tentang pentingnya hidup rukun dan bersatu. Dikatakan, urusan pemilu memang penting dan sangat menentukan perjalanan bangsa jangka panjang. Namun dirinya juga mengingatkan agar urusan lima tahunan ini tidak menyebabkan visi dan misi perjuangan panjang bangsa ini terbengkalai hanya karena perbedaan politik sesaat.

Saya kira pandangan demikian bagus saja. Hanya, apakah ini peran sentral cendekiawan? Saya kira tidak. Kalau hanya memberikan pencerahan pentingnya kerukunan dan hidup bersatu, setiap orang bisa melakukannya. Tak harus cendekiawan yang melakukannya. Dari sini, kita mesti kulik lebih dalam, kita memerlukan refleksi serius sehingga cendekiawan dengan peran sentralnya itu mampu memberikan kontribusi terbaiknya di negeri yang sedang “kritis” ini.

Jauh hari, sebenarnya debat tentang peran sentral cendekiawan ini telah dilakukan. Kita bisa melacaknya dalam buku “Cendekiawan dan Politik” (1983) terbitan LP3ES. Adalah Soejadmoko, salah seorang cendekiawan yang menarik perhatian saya.

Seorang intelektual yang selalu berada di luar pemerintahan. Saya kira, memang demikian pilihan hidup seorang intelektual. Berani sendiri. Selalu vokal ketika melihat segala bentuk ketidakberesan apalagi penindasan.

Terkait dengan peran intelektual, saya teringat sebuah sajak Rendra:

Aku bertanya,
tetapi pertanyaanku
membentur jidat penyair-penyair salon,
yang bersajak tentang anggur dan rembulan,
sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya

Begitulah. Intelektual, sekali lagi harus mengambil jarak dengan kekuasaan agar tetap bisa bersuara kritis menyuarakan pentingnya keadilan. Memaksa masuk ke jantung kekuasaan, maka yang bakal hadir adalah, mengikuti istilah Rendra, intelektual-intelektual salon. Yang selalu setia, terus menerus bekerja untuk sebuah pembenaran-pembenaran atas kebijakan yang dilakukan penguasa.

Kita mesti menolak intelektual semacam itu. Kenapa? Yang ada hanyalah basa-basi seolah telah memainkan peran intelektual. Tapi, yang sebenarnya adalah melakukan kerja-kerja “mengamankan penguasa”.

Padahal, dalam kondisi sekarang ini, yang diperlukan adalah intelektual sejati. Yang punya peran sentral sebagaimana mestinya. Apa itu? Saya setuju dengan pandangan Edward W. Said penulis buku “Representations of the Intellectual”, yang berpendapat, para intelektual seharusnya mengambil peran yang “mengungkapkan kebenaran di hadapan kekuasaan” (speaking truth to power).

Saya kira, memang demikian seharusnya. Hal ini juga selaras dengan doktrin pergerakan Islam. “Sebaik-baik jihad ialah berkata yang benar di hadapan penguasa yang zalim atau pemimpin yang zalim.” (HR. Abu Dawub, Tirmidzi dan Ibnu Majah). Berani berkata benar kepada penguasa (speaking truth to power), inilah peran sentral cendekiawan, bukan yang lain. []