Pengamat Medsos: Pengawasan ASN Berlebihan

Seperti dituturkan pengamat medsos Yons Achmad

JAKARTA, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) berencana membentuk tim pengawas Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mencegah ujaran kebencian, aliran radikal dan politik praktis.

Pengamat media sosial Yons Achmad menyoroti rencana pemerintah yang akan membentuk tim pangawas ASN tersebut. “Saya kira agak lebay ya pemerintah, kebijakan itu hanya akan membuat ASN tidak kritis dan takut menyuarakan kebenaran di media sosial,” kata Yons.

Lebih lanjut dikatakan, pembentukan tim pengawas itu berpotensi melahirkan aturan-aturan karet yang bisa menjerat ASN secara sewenang-wenang, boros biaya dan tak sejalan dengan reformasi birokrasi.

“Alasan mencegah ujaran kebencian, aliran radikal dan politik praktis itu mungkin baik tapi pelaksanaannya berpotensi timbulkan masalah baru, penindakan dan saksi nantinya bakal sesuka penguasa saja, jadi rencana ini perlu ditolak,”ujar CEO Kanet Indonesia ini.

Menurut Yons, aturan-aturan semacam ini mirip UU ITE yang sudah melenceng, yang awalnya untuk cegah kejahatan perbankan dan transaksi keuangan digital kini menjadi alat untuk mengadili orang serta memenjarakan orang. “Ke depan, pengawasan-pengawasan demikian mesti dikritisi oleh masyarakat sipil,” tutur Yons.

Ia melanjutkan, pembatasan-pembatasan penyampaian aspirasi justru menghambat kemunduran bangsa ini, padahal kemajuan bangsa dimulai dari sikap kritis dalam memandang setiap isu atau masalah termasuk di dalamnya para ASN.

(Sumber: SM/18/10/19).

Kategori Berita

Tinggalkan komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.