Menyoal “Kejahiliyahan” PLN

Kolom

Menyoal “Kejahiliyahan” PLN
Oleh:Yons Achmad
(Praktisi Komunikasi Strategis)

“Rasulullah sudah susah payah membawa umat ke zaman pencerahan, sementara PLN malah membawa kembali umat ke era kejahiliyahan”. Itu komentar kawan. Saya hanya senyum saja. Nyinyir, biarkan saja. Bagi saya, nyinyir kepada pejabat pemerintah atau lembaga pemerintah itu bagus. Sementara, nyinyir kepada personal, sebaiknya memang dihindarkan. Itu komunikasi strategis yang perlu dibangun publik.

Lantas, bagaimana potret publik, respon publik atas pemadaman listrik oleh PLN yang hampir seharian itu?

Saya akan meminjam “pisau” dari Paulo Freire, seorang pemikir pendidikan kritis Brasil yang sangat peduli terhadap kaum tertindas. Hal ini berhubungan dengan bagaimana cara kita bersikap atas pemadaman listrik yang dilakukan PLN. Yang mengakibatkan gelap gulitanya, diantaranya wilayah Jadebodetabek. Terkait dengan bagaimana tingkat kesadaran kita. Dalam pandangan Paulo Freire, ada tiga tingkat kesadaran.

Pertama, kesadaran magis. Menerima sesuatu sebagai takdir. Dalam kesadaran ini, pemadaman listrik oleh PLN berjam-jam memang tak terelakkan, mereka tidak menyoal atau ingin tahu apa penyebabnya. Yang dipahaminya, pemadaman listrik itu terjadi dan harus diterima, dihadapi, itu saja. Mereka terbelenggu oleh begitu banyak problem bangsa begitu problem dirinya yang begitu kompleks sehingga tak berdaya dan akhirnya pasrah saja menerima keadaan.

Kedua, kesadaran naif. Dalam tingkat kesadaran demikian, mereka sudah mampu membuka sebuah dialog. Mereka sudah melihat misalnya PLN itu keliru melakukan pemadaman listrik berjam-jam yang membuat aktivitas masyarakat lumpuh. Tapi, tak berdaya harus berbuat apa. Ciri yang paling menonjol dalam kesadaran naif ini adalah cenderung menyederhanakan masalah, begitu juga argumen-argumen yang rapuh sehingga penganut kesadaran ini kerap bisa disusupi propaganda elit yang berkuasa. Dalam kasus ini, sudah melihat “kejahiliyahan” PLN sebagai problem. Tapi, langsung bungkam ketika disodorkan propaganda “Buzzer” pro penguasa yang mengatakan bahwa kita tak perlu menyalahkan PLN. Kita dipaksa memahami bagaimana misalnya kerja-kerja pengawai bawahan PLN yang sibuk memperbaiki problem teknis penyebab masalah. Singkat kata PLN sudah berusaha sekuat tenaga. Hanya saja, dalam tingkat kesadaran demikian belum menjangkau problem struktural.

Ketiga, kesadaran kritis. Sebuah tingkat kesadaran yang mampu membaca realitas secara keseluruhan, menusuk jantung struktural. Pada tingkat kesadaran demikian, melihat problem pemadaman listrik yang semena-mena itu bukan sebatas kasus semata. Tapi, menjangkau kesadaran tentang problem struktural, sistem yang menjangkiti PLN. Misalnya terkait dengan bobroknya perilaku elit-elit PLN yang terbukti pucuk pimpinannya korup. Itu sebabnya, perlu pembenahan sistemik agar kejadian luar biasa ini tak terulang. Dengan cara berpikir demikian, maka kita akan bisa sampai kepada problem keadilan. Sampai di sini, bagaimana sebenarnya keadilan harus dimunculkan?

Artinya, kasus tidak berhenti sebagai kasus. Harus berlanjut sampai diskusi tentang keadilan. Misalnya, bagaimana kompensasinya. Apakah masyarakat yang dirugikan akibat pemadaman listrik itu bisa mendapatkan keadilan? Dalam kesadaran kritis ini, pada akhirnya kita bisa menggugat pucuk pimpinan negara, dalam hal ini Jokowi untuk berpihak kepada keadilan. Kalau presiden hanya mampu “gumunan”, heran saja atas apa yang terjadi, maka dalam kasus ini memang tak ada kapasitas kepemimpinan.

Kenapa? kalau hanya “gumunan” dan heran saja, rakyat juga bisa. Yang diperlukan itu, apa setelahnya? Di situlah urgensi kepemimpinan berbasis keadilan bisa mewujud dalam keseharian. Masalahnya sekarang, apakah Jokowi dalam kasus ini mampu adil terhadap masyarakat? Tanyakan pada rumput yang bergoyang di istana. []