Melawan Opini Para Kecebong Jokowi

Kolom

jokowi

Kecebong. Itu julukan terbaru bagi para pendukung fanatik Jokowi. Julukan yang beredar di sosial media. Mungkin julukan itu disematkan karena Jokowi pelihara kodok di istana. Entah bagaimana, para kecebong itu masih belum juga bisa membuka mata. Menyaksikan bagaimana pemerintahan Jokowi yang belum lama ini sudah menciptakan beragam penderitaan rakyat yang begitu banyak. Dollar melambung, listrik naik, harga beras naik, ongkos angkutan melonjak. Juga, dalam kasus penegakan hukum, era Jokowilah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (di) runtuh (kan). Yang mengesalkan, para kecebong itu terus saja membangun opini melakukan pembelaan buta terhadap Jokowi.

Lalu bagaimana kita membaca fenomena semacam ini? Saya teringat sebuah buku lama berjudul “Models Democracy” Karangan D. Held. Tentang bagaimana rakyat menyikapi pemerintahan yang semena-mena. Dia menyarankan, warga negara tidak hanya harus menerima kenyataan bahwa kehidupan politik merupakan bagian sentral eksistensi mereka, tetapi juga setuju untuk berpartisipasi dalam suatu sistem pembuatan pembuatan keputusan kolektif yang memaksimalkan keterlibatan mereka dalam persoalan public (public affairs).

Lalu, bagaimana gerak praksisnya? Saya kira, memang harus terus menerus dijalankan panggung debat nasional di berbagai media dan sosial media. Memang, media arus utama (mainstream) sering kepergok “membegal rakyat” dengan opini-opini menyesatkan yang tak pro rakyat tapi hanya menguntungkan penguasa. Kita bisa saksikan dengan mata telanjang bagaimana festival media-media utama itu begitu pro penguasa. Sementara, sosial media begitu disesaki dengan opini-opini para kecebong Jokowi. Itu sebabnya, perlawanan perlu terus disuarakan. Lewat media-media alternatif pro rakyat atau sosial media kontra penguasa yang membongkar taktik busuk pemerintahan yang menyengsarakan.

Barangkali, kita memang perlu ingat kembali tentang konsep ruang public (public sphere) ala Habermas. Penulis buku “The Structuran Transformation of the Public Sphere” ini memandang ruang publik sebagai ruang yang didalamnya warga negara berunding (deliberate) mengenai kepentingan-kepentingan politik mereka dan berupaya menentukan aksi-aksi apa yang perlu dilakukan untuk mencapai kebaikan bersama (common good).

Saya kira, langkah awal demikian yang bisa dilakukan untuk melawan kebijakan-kebijakan pemerintah yang kerap tak masuk akal. Juga, upaya memberantas para kecebong-kecobong busuk yang juga sudah kehilangan akal warasnya. Kita perlu terus melawan dengan opini dan pemberitaan yang mencerahkan. Inilah tugas besar mahasiswa (progresif), intelektual (profetik), akademisi yang masih punya nurani, serta tugas orang-orang yang masih peduli untuk kemajuan negeri ini. (Pemerhati media. CEO Kanet Indonesia).