Medsos Ruang Perlawanan

kolom


Medsos Ruang Perlawanan
Oleh:Yons Achmad*

Bagi saya, medsos adalah ruang perlawanan. Atas apa? Kebodohan. Termasuk kebodohan pemimpin negeri ini yang tak becus mengelola negara. Ketika bicara ruang, saya teringat konsep ruang publik ala Jurgen Habermas yang lamat-lamat masih terngiang di zaman kuliah dulu. Tapi, saya lupa bagaimana persis “ajarannya”. Yang saya kemudian pahami, ia ruang independen (mandiri) di mana masyarakat berkontribusi, menyalurkan pikirannya, dengan demikian menjadi arena bebas pertarungan opini. Di situlah diskursus berkembang dan ilmu pengetahuan diperbincangkan secara rasional.

Hanya saja, di ruang kuliah, saya tak menemukan sebenarnya bentuk konkrit ruang publik itu seperti apa. Sampai kemudian saya menemukan Jurnal Prisma yang diterbitkan oleh LP3ES di perpustakaan kampus. Saya foto kopi semua koleksinya. Dalam hati saya bergumam, inilah ruang publik yang sebenarnya. Di situlah, persoalan dikupas tuntas oleh ilmuwan dari beragam sudut pandang. Sampai kini, saya masih rajin koleksi Jurnal Prisma itu yang berslogan “Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi, termasuk jurnal-jurnal lama (bekas) . Sayangnya kini terbitnya tak menentu.

Lalu, ruang publik berikutnya saya temukan di “Debat Publik” media massa, terutama koran harian. Di koran tertentu, saya sering menemukan bagaimana redaksi melempar isu, kemudian publik mengirimkan tulisannya. Satu tulisan muncul, beberapa hari kemudian ada tanggapan dari penulis lain, begitu seterusnya. Sayang, kemudian, munculnya banyak partai, lengkap dengan kepentingan politik masing-masing, menjadikan semuanya serba berbau kepentingan. Sudut pandang keilmuwan tergerus. Hingga kemudian media massa menjadi ruang yang tampak serba kepentingan pula, bahkan banyak yang menjadi partisan. Ruang publik begini, bagi saya, tak menarik lagi.

Lalu, muncullah ruang baru bernama media sosial. Bagi saya, ini patut dirayakan. Inilah tempat publik bebas merayakan pemikirannya. Menyalurkannya, meluahkannya tanpa ada siapapun yang bisa membatasinya. Ruang publik yang benar-benar hadir dan bisa menjadi arena partisipasi masyarakat secara penuh. Ketika misalnya negara bisa mengontrol media massa, di media sosial tidak. Penguasa memang bisa memenjarakan orang, tapi memenjarakan opini tidak bisa. Penguasa atau negara tidak bakal bisa mengontrol. Nekat melakukannya? Ibarat menjaring angin. Sia-sia.

Tapi dalam hati saya muncul pertanyaan. Apakah media sosial itu benar ruang publik? Saya baca buku Donny Gahral Adian (2011) yang berjudul “Setelah Marxisme”, di situ, dia, ketika membahas ruang publik ala Habermas, dijelaskan bahwa ruang publik adalah ruang tempat subjek berpartisipasi secara setara dalam diskusi rasional guna meraih kebenaran dan kebaikan bersama. Tampaknya media sosial boleh juga dikatakan sebagai ruang publik. Tapi kemudian dia pesimis dan mengatakan bahwa partisipasi dalam ruang publik hanya terjadi di universitas-universitas, jurnal-jurnal, diskusi-diskusi. Ringkasnya, selalu terbatas pada sekelompok kecil orang yang memiliki kemampuan rasional atau pengetahuan.

Dari situ saya dapatkan 3 kata kunci, (1) Setara, (2) Rasional, (3), Meraih kebenaran. Melalui medsos, saya kira unsur kesetaraan terpenuhi, siapapun berhak angkat bicara dan berpartisipasi. Sayangnya, soal rasionalitas, memang tak semua bisa melakukannya, begitu juga usaha meraih kebenaran, sebab di medsos, godaan politik kepentingan terkadang jauh lebih menonjol daripada upaya serius mencari kebenaran untuk kepentingan bersama. Itu sebabnya, saya berpikir, ketika medsos digunakan sebagai “senjata” perlawanan, memerangi kebodohan, termasuk memerangi kebodohan penguasa, tetap perlu merawat rasionalitas, begitu juga semata meraih kebenaran untuk kebaikan bersama, kebaikan bagi umat, bagi bangsa. Bukan “brutalitas” kepentingan politik kelompok tertentu semata. []

Tanah Baru, 21 April 2018

*Kolumnis, tinggal di Depok. Pendiri Kanet Indonesia.