Media Mainstream Bermental Medsos

Kliping

MEDIA mainstream sampai saat ini masih dijadikan acuan atau rujukan untuk mengetahui informasi simpang siur yang beredar di masyarakat bisa dipercaya atau tidak.

Harap maklum, sebab hingga saat ini masyarakat masih menaruh kepercayaan besar kepada media mainstream di tengah maraknya media (online) abal-abal yang kerap melahirkan produk jurnalistik serampangan.

Dunia jurnalisme di negeri ini akan ambruk bila media mainstream (pers) tak sanggup lagi menjaga kepercayaan publik hanya gara-gara memproduksi berita asal-asalan dan sengaja menciptakan kegaduhan dan ujung-ujungnya menodai semangat kebangsaan dan kebinekaan kita.

Sekadar mengingatkan, Pasal 6 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers disebutkan bahwa pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut: a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebinekaan; c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar; d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Sebelumnya dalam Pasal 3, UU itu mengatur bahwa pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

Benar, pers (media mainstream) kita dalam berjurnalistik memang telah melakukan apa yang tertuang dalam pasal-pasal di UU tersebut.

Namun, demi menjalankan fungsinya sebagai media informasi, awak media sering berlebihan dalam memberikan informasi, sehingga tanpa disadari malah berakibat tidak mendidik publik, dan tidak menghormati kebinekaan kita.

Sekarang, ayo kita lihat UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Pasal 2 UU ini menyebutkan: “Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.

Mohon digarisbawahi kata “keamanan”, “etika”, dan “tanggung jawab”. Selanjutnya di dalam Pasal 3 disebutkan: “Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.”

Senada dan seirama dengan UU No 40 Tahun 1999, Pasal 4 UU Penyiaran mengatur: “Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.”

Mohon digarisbawahi kata “kontrol dan perekat sosial”. Dalam Pasal 5 UU Penyiaran antara lain mengatur bahwa penyiaran diarahkan untuk

menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa; menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.

Apakah pers kita (cetak maupun elektronik) telah patuh kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam UU tentang Pers dan UU tentang Penyiaran?

Untuk menjawab pertanyaan di atas ada baiknya kita amati berita-berita, khususnya tentang konflik, politik dan kerusuhan (termasuk aksi terorisme belakangan ini) yang dimuat atau disiarkan media mainstream hari-hari ini.

Sebagaimana kita ketahui, diakui atau tidak, situasi politik kita mendekati Pemilu 2019 semakin memanas. Namun, pers kita kurang, bahkan tidak bijak dalam mengelola informasi. Tanpa seleksi yang ketat, para awak media memuat begitu saja informasi yang diperoleh.

Cara media mengomunikasikan informasi tak ubahnya para netizen yang tanpa berpikir panjang memainkan jempolnya menyebarluaskan informasi yang diperoleh lewat jejaring di media sosial (medsos) maupun grup-grup What’s App.

Mereka tidak peduli dengan efek yang ditumbulkan atas informasi yang disebarluaskan. Padahal informasi yang mendorong orang awam latah menyebarluaskan lazimnya akan memunculkan perasaan benci dan marah bagi yang membaca, bahkan sering menumbuhkembangkan intoleransi.

Selayaknya media mainstream tidak menggunakan cara netizen dan orang awam yang (Maaf) cenderung bodoh dalam bermedsos. Sungguh memprihatinkan jika awak media mainstream bermental medsos dalam menyebarluaskan karya jurnalistik.

Dalam memilih nara sumber, media mainstream juga kerap tidak bijak. Nara sumber yang dianggap “berani bicara” meskipun ngawur, ucapan-ucapannya kerap dijadikan sebagai berita. Akibatnya di luar, masyarakat jadi ribut.

Celakanya, ada nara sumber (lazimnya tokoh publik) yang jelas-jelas salah ucap atau keseleo lidah, wartawan lalu mengolah informasi salah ucap itu menjadi berita, padahal sang wartawan — juga para editor di redaksi — tahu bahwa kesalahan itu jika diberitakan akan menimbulkan kekacauan.

Lantaran kebiasaan bermedsos dalam berjunalistik itu, tanpa disadari, wartawan dan media telah dijadikan alat oleh tokoh dan kelompok tertentu dan muncul anggapan di masyarakat bahwa wartawan dan media tersebut telah dipelihara dan dibeli.

Sungguh berbahaya jika kelompok tertentu yang memelihara media itu punya agenda khusus yang sengaja ingin membuat kekacauan di negeri ini. Bukankah kalau fakta ini benar adanya, pers telah mendustai atau melukai UU tentang Pers dan UU Penyiaran?

Maaf, saya harus menyebut medianya. Beberapa waktu yang lalu, saat Metro TV menyiarkan aksi unjuk rasa, sang reporter di lapangan melaporkan dengan narasi berdasarkan ingatan saya seperti ini: “Pemirsa, sampai saat ini unjuk rasa masih berlangsung kondusif dan belum terjadi kerusuhan.”

Mendengar itu, saya terkejut dan saya menafsirkan (semoga saya salah) bahwa sang reporter mengharapkan terjadi kerusuhan. Kali lain, televisi berita itu melaporkan secara live liputan reporter yang melaporkan sedang berada di sebuah tempat namun situasinya masih kondusif karena para pengunjuk rasa tidak menyasar ke tempat yang disebut sang reporter masih aman.

Saya memberikan apresiasi, televisi ini mungkin ingin mendapatkan liputan eksklusif kepada para pemirsanya. Namun, sungguh tidaklah bijak jika liputan itu berkaitan dengan kerusuhan atau terorisme.

Apa jadinya jika dalam kasus terorisme (ledakan bom bunuh diri di tiga gereja) di Surabaya hari Minggu 13 Mei lalu, demi eksklusivitas, ada reporter televisi yang melaporkan secara live di gereja keempat.

Terserahlah gereja apa saja. Sang reporter kemudian melaporkan ke studio seperti ini: “Pemirsa, kami sekarang sedang berada di gereja X Surabaya. Situasi di gereja ini masih kondusif. Misa atau kebaktian masih berlangsung seperti biasa dan belum ada tanda-tanda yang mencurigakan akan terjadi aksi terorisme seperti yang terjadi di tiga gereja sebelumnya.”

Kewajiban pimpinan media untuk terus menerus mengedukasi para awaknya, jangan sampai memberitakan atau menyiarkan produk jurnalistik konyol seperti itu.

Saya bisa pahami jika Dewan Pers mengimbau para jurnalis untuk tidak terlalu menggembar-gemborkan pemberitaan soal terorisme. Pemberitaan media, sebagaimana disebut Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar, sebaiknya tidak menjadi ‘spion’ bagi kelompok teroris.

Dalam diskusi publik bertajuk “Terorisme, Moralitas Media dan Kebangsaan Kita” yang digelar di kantor PWI Pusat, Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, beberapa hari lalu, Djauhar mengingatkan bahwa kelompok teroris akan memantau pemberitaan terkait aksi mereka dan pergerakan aparat polisi melalui pemberitaan media massa.

Ia mencontohkan pengeboman di Mumbai, India. Dalam kasus itu, teroris memanfaatkan pemberitaan di media massa. “Media itu oksigen para teroris. Teroris akan senang sekali kalau diberitakan. Konon kabarnya, ketika disorot di TV, para teroris yang ada di rumah tahu polisi ada di situ. Media jadi spion teroris, ini jelas sangat disayangkan,” katanya.

Di beberapa negara, peliputan mengenai teroris dibatasi. Namun di Indonesia, pemberitaan terkait teroris hampir setiap saat menghiasi layar kaca, koran, hingga media online.

Masya Allah, sebuah televisi berita tempo hari menyiarkan secara live saat polisi menggerebek rumah terduga teroris di Kunciran, Tangerang. Di layar kaca tampak kru televisi sedang naik ojek mencari lokasi penggerebekan.

Saya menduga, jika para terduga teroris melihat tayangan televisi itu, mereka pasti langsung kabur menyelamatkan diri dari kejaran pasukan Densus 88.

Malamnya, alamak, banyak televisi yang mengundang nara sumber (politikus) yang kalau bicara — celakanya dimuat pula oleh media mainstream — selalu membela teroris.

Lebih dari 25 tahun saya berprofesi sebagai jurnalis. Sungguh, saya tidak rela jika para awak media yang adalah adik-adik saya ketika berjurnalistik ala bermedsos.

Ingat, kita punya bangsa dan negara yang harus kita jaga.

Penulis. Gantyo Koespradono, Dosen Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta (Sumber/Media Indonesia/24/5/18).