Lembaga Survei, Umat Islam dan Tahun Politik

kolom

Lembaga Survei, Umat Islam dan Tahun Politik
Oleh:Yons Achmad*

Suatu senja di Margo City, saya bertemu dengan kawan lama, Alumni KAMMI. Kami bicara, ngobrol-ngobrol sedikit tentang dunia politik di tanah air. Kami sepakat, geliat dan minat politik umat Islam di 2018 ini lumayan bergairah. Artinya, melihat gegap gempita politik di tanah air, mereka cukup bersemangat, walau mungkin tak bergabung dalam partai. Hanya saja, kami berkesimpulan, belum ada satupun lembaga survei atau konsultan politik yang “dekat” dengan umat Islam. Nah, ini sebuah kekurangan dalam dinamika politik kita.

Artinya apa? Semuanya menjadi liar. Semua komponen, misalnya ormas Islam begitu bebas memberikan rekomendasi, dukungan atau menjagokan tokoh tertentu untuk menjadi pemimpin. Yang, hanya berdasarkan anggapan bahwa tokoh itu baik dan punya kapasitas semata. Bagaimana sebenarnya publik (umat Islam), memandang tokoh tersebut, apakah tokoh itu kelak juga akan mendapat dukungan dari umat? Tak jelas. Kenapa? Karena memang tak ada survei awal (internal) terkait dengan tokoh itu. Dan, masalahnya memang belum ada lembaga survei yang “dekat” dengan umat.

Itu sebabnya, di tahun politik ini, keberadaan lembaga survei menjadi penting. Memang, saat ini banyak lembaga survei yang bermunculan. Tapi, kita tahu, banyak yang cenderung “nyinyir” kepada umat Islam atau tokoh-tokoh Islam, khususnya yang direkomendasikan oleh “komunitas” 212. Belum lagi ada beberapa yang mengarahkan, membentuk opini, menyudutkan tokoh-tokoh dari umat Islam. Beberapa diantaranya, gagal memetakan perilaku pemilih. Di Jabar dan Jateng kita lihat beberapa lembaga survei gagal total memetakan pemilih. Calon yang direkomendasikan ulama awalnya “diterawang” oleh lembaga survei hanya mendapat 10% dukungan saja. Tapi faktanya 30% bahkan 40% bisa diraih.

Tentu saja, fakta demikian juga tak lantas membuat kita anti pati terhadap lembaga survei. Justru, keberadaanya diperlukan untuk memberikan data yang memadai agar tokoh pilihan umat, rekomendasi ulama itu menjadi rasional bertarung khususnya di pemilihan anggota dewan dan presiden mendatang. Dicalonkan karena memang punya tingkat keterpilihan yang tinggi, bukan sekadar rekomendasi atas pertimbangan emosional semata.

Masalahnya sekarang, siapa yang bersedia mengambil bagian di ranah ini? Kerja-kerja lembaga survei adalah kerja-kerja intelektual. Diperlukan kecerdasan dan kemampuan yang mumpuni dalam soal metodologi jajak pendapat, juga ketajaman analisis melihat data dan informasi yang ditemukan. Artinya, tak sembarang orang mau dan mampu terjun di ranah ini. Tapi yang pasti, ruang kosong ini mesti terisi.

Buat Anda para akademisi atau siapapun yang punya potensi ,perlu melirik kerja-kerja intelektual ini. Dulu, saya ingat “umat” punya lembaga survei yang bernama Akses Research. Yang pernah juga punya jurnal politik, terbit secara berkala dan menjadi rujukan politik kontemporer. Sayangnya, lembaga itu kini sudah almarhum, itu sebabnya, menyambut tahun politik ini, dua, tiga bahkan satu saja lembaga survei diperlukan, agar bisa memperkuat umat dengan basis data dan informasi yang cukup dalammendukung setiap gerak langkah politik serta kebijakan-kebijakan strategis yang diambil. Semoga ini menjadi perhatian. []

Tanah Baru, 7 Juli 2018.

*Kolumnis, tinggal di Depok.