Kekerasan Verbal Wiranto: Sebuah Kritik Demi Komunikasi Empatik

Kekerasan Verbal Wiranto: Sebuah Kritik Demi Komunikasi Empatik
Oleh: Yons Achmad
(Pengamat Medsos. Praktisi Komunikasi Profetik)

“Karena untuk berbicara
Orang harus lebih dahulu mendengarkan.
Belajarlah bicara dengan mendengarkan.”

(Jalaluddin Rumi)

“Wiranto ditusuk orang tak dikenal.” Itu judul salah satu media online. Saya tak sedang ingin membahas siapa penusuknya? Teroris atau bukan. Biarkan itu menjadi bahasan para pengamat terorisme dan intelijen. Faktanya, itu sebuah kekerasan (fisik). Dan dialam demokrasi, apapun alasannya, tak dibenarkan. Kekerasan bukan jawaban.

Tapi, saya tergelitik mengamati, kenapa tak banyak muncul simpati kepada Wiranto? Bahkan banyak yang nyiyir. Walau, kenyinyiran disikapi oleh kekuasaan secara berlebihan. Dengan melakukan penangkapan, maupun pelaporan polisi akun-akun media sosial yang berbeda pandangan dengan keterangan polisi. Termasuk di dalamnya memproses hukum misalnya akun-akun yang bilang kejadian penusukan atau terorisme yang berjalan sampai detik ini sebagai sebuah rekayasa.

Jujur, saya benar-benar ingin tahu kenapa simpati itu tak mengalir bahkan membanjir. Biasanya pejabat atau mantan petinggi pemerintah, ketika sedang sakit atau mendapatkan musibah, simpati muncul bahkan empati banyak disampaikan. Dalam kasus ini, BJ Habibie barangkali contoh bagaimana beliau mendapatkan simpati bahkan empati yang dalam dari publik ketika sakit dideritanya, bahkan ketika sampai meninggalnya. Doa dan puji-pujian berhamburan

Bagaimana dengan Wiranto? Publik dengan penilainnya sendiri. Simpati kepada Wiranto tak hadir. Pengamatan ini memang luput dari bidikan. Hanya ada satu pengamat yang coba berikan analisis. Salah satunya bisa kita lacak dari judul berita berikut, “Pengamat Teroris Duga Wiranto Ditusuk Karena Ucapannya.” (Tempo.co/11/10/19). Dalam berita tersebut, Peneliti dari Community of Ideological Islamic Analyst ( CIIA) Harits Abu Ulya meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto untuk introspeksi diri.

“Publik gelisah dan berharap agar para pejabat atau penguasa bisa kontrol diri tidak keluarkan kebijakan atau pernyataan yang menyakiti hati nurani rakyat,” kata Harits. Lebih lanjut, Harits berpendapat bahwa sebagai abdi rakyat, Wiranto harus lebih baik dalam mengayomi. Ia meyakini tindakan pelaku dipengaruhi oleh segala tindak tanduk Wiranto.

Masuk akal. Coba kita lacak beberapa pernyataan Wiranto di media yang kontroversial. “Anggota TNI Tewas Tertembak di Nduga, Wiranto: Tak Usah Ditanggapi” (Tirto.id/22/7/19). Beberapa pernyataan Wiranto soal ISIS dirangkum oleh salah satu media (Detik.com/10/10/19) diantaranya “Wiranto Ingin Eks ISIS dibuat stateless”, Wiranto sepakat bekerja sama dengan FIlipina untuk menggempur ISIS”, “Wiranto mengimbau masyarakat tak perlu khawatir soal ancaman ISIS”. Di media lain, “Wiranto: Akan Ada Gelombang Demo yang Libatkan Islam Radikal” (Republika.co.id/26/9/19), “Wiranto Ancam Tutup Media” (Batampos.co.id/7/5/19). Tagar.id(10/10/19 rangkum pernyataan keras Wiranto sebelum ditusuk “Pengungsi Ambon Jangan Jadi Beban Pemerintah”, Eks ISIS Jangan Jadi Bibit Penyakit”, HTI Dekat Dengan ISIS”.

Di sini, tentu saya tak lantas bilang penusukan Wiranto terkait dengan pernyataan sebelumnya, walau kemungkinan itu ada. Tapi, di awal saya hanya sekadar menyoroti kenapa tak banyak simpati atau bahkan empati setelah Wiranto ditusuk. Saya duga, ketiadaan simpati atau empati ini sangat mungkin disebabkan karena pernyataan-pernyataan kontroversial yang contohnya saya sebut di atas. Pernyataan yang berpotensi menyakiti. Sama halnya misalnya ketika ada pernyataan pejabat sebut saja dulu Menkominfo Rudiantara sinis kepada PNS yang memilih Prabowo dengan bilang “Memang kamu yang gaji siapa”, atau pernyataan Mendikbud akhir-akhir ini yang bilang soal kecilnya gaji guru honorer “Nikmati Saja Nanti Masuk Surga.”

Di sini, saya tak hendak menghakimi Wiranto atau pejabat lain yang telah melakukan kekerasan verbal di media. Hanya saja, saya memandang, fenomena demikian berpotensi menyakiti orang, kelompok tertentu bahkan rakyat secara umum. Terlepas mungkin maksud pejabat itu tak demikian. Di sini, saya hanya sekadar mencoba melihat lebih dalam soal komunikasi empatik. Kalau memang kita sepakat untuk membangun iklim yang sehat dengan komunikasi empatik hadir di publik, maka teladan pejabat diperlukan. Itu saja.

Kategori Kolom

Tinggalkan komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.