KAA 2015 yang Miskin Liputan Media Internasional

Kolom

KAA 2015

Benarkah Konferensi Asia Afrika 2015 di Bandung miskin liputan media Internasional? Jawabannya betul. Setidaknya kalau menurut salah seorang wartawan senior. Seperti dipaparkan Budiarto Shambazy yang dilansir Koran Kompas. “Memang peliputan media internasional persentasenya hanya sedikit. Jika dilihat dari perspektif media, KAA ini sifatnya hanya peringatan, meski penting, tetap kurang seksi di mata media,” ujar Budi dalam diskusi Perspektif Indonesia bersama Smart FM, di Menteng, Jakarta, Sabtu (Kompas/ 25/4).

Lebih lanjut dikatakan: Menurut Budi, pesan yang disampaikan hanya cenderung bersifat normatif. Menurut dia, KAA kalah menarik jika dibandingkan dengan konferensi tingkat tinggi lainnya.
Ia mengatakan, perhatian media cenderung lebih tertarik dengan konferensi yang menghadirkan perjanjian kerja sama, kesepakatan, dan pembahasan kebijakan antarnegara.

“Peringatan KAA kali ini tidak berbeda dengan peringatan ke-50. Bahkan, agenda KAA hanya program daur ulang yang tidak menonjolkan hal-hal berbeda. Isu-isu yang disampaikan sudah sering dikumandangkan Bung Karno, dan Pak Harto waktu menjalankan kehumasan Asia-Afrika,” kata Budi.

Menurut Budi, peringatan kali ini hanya mengingatkan mengenai posisi negara-negara Asia-Afrika sebagai negara non-blok. Ia mengatakan, KAA saat ini hanya digunakan sebagai pengingat bahwa semangat KAA masih relevan. Misalnya dalam mengendepankan reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan mendukung kemerdekaan Palestina.

Dalam KAA ke-60 tersebut, dikatakan ada sekitar 1.175 orang dari 264 media, media nasional maupun media internasional. Meski begitu, kebanyakan media asing yang ikut merupakan jurnalis yang berasal dari negara asal delegasi.

Nah, terkait dengan momen Konferensi Asia Afrika ini, apa sebenarnya pesan moralnya?

Saya kira, Indonesia memang harus sedikit melangkah lebih maju. Tidak hanya berkutat dalam penyelenggaraan event-event yang sifatnya sekedar seremonial atau peringatan saja. Akan tetapi, sedikit melangkah kepada event-event yang sifatnya substantif. Yang menghasilkan kesepakatan-kesepakatan implementatif bagi kemajuan negara-negara peserta. Begitulah seharusnya energi pemerintah digunakan untuk penyelenggaraan event-event yang benar-benar punya kemanfaatan besar bagi negara ini dan negara-negara peserta. Bukan sekedar seremoni apalagi digunakan sebagai sarana “Penumpang Gelap” pencitraan. Apalagi event ini juga memakai uang rakyat. Ditengah kemiskinan yang masih melanda rakyat, tak elok kalau ke depan kita masih sering adakan event-event yang “nggak jelas” seperti ini. (Yons Achmad/ Kanet Indonesia).