Ironi Hijrah Jokowi

kolom

Ironi Hijrah Jokowi
Oleh: Yons Achmad
(Kolumnis, tinggal di Depok)

Saat hadir dalam deklarasi dukungan dari para relawan pengusaha (Repnas) di Jakarta (3/11/18), Jokowi untuk kedua kalinya menyinggung kata Hijrah. Kata hijrah ini juga pernah diucapkannya dalam acara deklarasi dukungan dari keluarga besar almarhum Tubagus Chasan Sochib, ulama dan pendekar silat di Banten. Sebuah istilah Islam yang diambilnya sebagai bahan pidato politik.

Bagi Jokowi, hijrah bermakna beralih dari berprasangka buruk menjadi berprasangka baik, dari individualistik menuju kolaborasi, dari komsumtif ke produktif, dari suka mengeluh ke bersyukur, dari ujaran kebencian menuju ujaran kebenaran. Pertanyaannya, apakah pidato ini salah? Tentu tidak. Pidato yang tentu saja bagus. Semua orang pasti sepakat.

Tapi, apakah pidato ini punya makna? Nah ini masalahnya.

Soal berprasangka baik. Benar. Kepada sesama manusia kita memang sudah semestinya berprasangka baik. Tapi terhadap pemerintah? Tidak. Kritik tetap harus dilancarkan, agar pemerintah selalu sehat dan tak melulu berjalan sesuai kemauaan sendiri. Ada yang bilang rakyat kritik terus, kayak pemerintah tak ada baik-baiknya saja. Kritik juga tidak asal kritik, harus kasih solusi. Saya kira pandangan ini kurang tepat. Kritik adalah kritik, hak rakyat. Ngritik juga nggak gampang. Harus pakai mikir dulu. Sementara, soal solusi adalah urusan pemerintah. Kalau rakyat bisa berikan solusi, ya anggap itu bonus saja.

Dari individualistik ke kolaborasi. Ini juga penting, di alam bisnis kreatif, hal ini juga telah dipraktikkan. Bagaimana dalam konteks negara? Pemerintah sering bilang “Urusan ini adalah tanggungjawab kita bersama”. Pidato demikian tampak elok, tapi bagi rakyat adalah jebakan betmen, kenapa? Ketika pemerintah atau pejabat bilang begitu, artinya dia ingin lepas tanggungjawab. Artinya, tidak ada yang mau tanggungjawab. Itu maknanya. Jadi, jangan tertipu retorika demikian.

Dari konsumtif ke produktif. Ini juga bagus. Tapi apakah pemerintah juga sudah melaksanakan? Soal beras saja masih impor, bagaimana mau dibilang produktif atau dukung produktivitas? Di soal lain, misalnya pelemahan rupiah, pemerintah sibuk cari cara agar bisa genjot ekspor untuk kuatkan nilai rupiah. Ya tentu tidak bisa kenapa? Sejak kapan pemerintah peduli dalam soal produktivitas? Kalau produksi tidak ada, apa yang mau diekspor? Angin?

Suka mengeluh dan perbanyak bersyukur. Bagus juga. Terlihat religius. Praktikknya? Ketika BPJS bangkrut ngomel-ngomel “Masak urusan utang rumah sakit sampai ke saya” Kira-kira begitu, seolah itu bukan urusannya. Alias terlihat seperti ingin lepas dari tanggungjawab. Sementara, ketika guru-guru honorer “sowan” ke istana, tak ditemui. Malah mementingkan urusan pantau tempe di pasar. Mungkin ngecek apa benar tempe sekarang setipis ATM.

Dari ujaran kebencian menuju ujaran kebenaran. Nasihat hijrah yang sangat baik sekali. Lebih baik lagi kalau dimulai dari diri sendiri. Misalnya soal mobil ESEMKA, nasibnya bagaimana? Soal janji-janji lainnya semasa kampanye bagaimana? Tinggal setahun lagi loh Pak. Sampai di sini, ya begitulah. Pidato soal hijrah ala Jokowi itu sangat baik, dan tentu sangat lebih baik lagi kalau dimulai dari dirinya sendiri. Maaf Pak, saya kan cuma rakyat, bisanya cuma curhat dan kritik saja. Itu saja. Salam pencitraan.[]