Elite Gaduh, Media Riuh

Kliping

KALAU Anda aktivis media sosial, maka hari-hari ini pasti terpingkal-pingkal ketika menyaksikan meme yang beredar. Meme unik, kreatif menyikapi peristiwa di tanah air yang diamati oleh warganet. Yakni peristiwa Ketua DPR yang dicari KPK hingga menabrak tiang listrik. Bukan hanya gambar, tetapi juga sejumlah lagu yang dadakan muncul dengan lirik menyindir. Lucu.

Mungkin karena jengkel yang memuncak, sampai Wapres Jusuf Kalla mengatakan bahwa munculnya meme, sebagai bentuk kemarahan warga yang diungkapkan dalam bahasa lucu-lucuan. Celakanya, yang dibuat dagelan itu adalah pejabat negara. Ketua ‘yang terhormat’ para wakil rakyat. Dengan teknologi internet di media sosial, gurauan menggelikan yang mentertawakan ketua wakil rakyat, menjadi viral kemana-mana. Mulai di ketoprak humor televisi, ‘joke’ instagram generasi milenial sampai gardu ronda. Sebutan ‘kesalahan tiang listrik’, adalah ungkapan yang membuat tertawa sinis rakyat Indonesia. Getirnya hati rakyat ini.

Kegaduhan

Wajar kalau kemudian muncul konotasi para petinggi lembaga negara sibuk dengan dirinya. Pernahkah mereka berpikir, banjir dimana-mana yang membuat rakyat menderita? Warga di Papua yang berhari-hari tersandera oleh kelompok bersenjata, kemiskinan, angka pengangguran? Alih-alih peduli soal UMP rakyat, malah sembunyi ketika berhadapan dengan masalah hukum.

Padahal, sebelum peristiwa tersebut Presiden Jokowi sudah berpesan agar semua menjaga jangan ada kegaduhan. Masa lalu, pembuat gaduh ini selalu diidentikkan dengan masyarakat kampus, Pers dan LSM. Komponen inilah yang biasanya jadi tokoh sumber kegaduhan. Ketika komponen penekan itu bersatu, berhasil menjadi kekuatan dahsyat.

Kini kebalikannya. Justru para petinggi negara yang bikin gaduh. Anjuran Presiden tak pernah digubris. Keteladanan menjadi mahal di kelangan petinggi negeri ini. Jangankan memberi contoh dalam penegakan hukum seperti yang digembargemborkan, tapi malah memberi contoh buruk. Bukankah lebih bermartabat ketika menghadapi di pengadilan? Kalau memang tak salah, kemukakan, biar rakyat tahu. Bukan malah menjawab dengan drama ‘tiang listrik’.

Berbulan-bulan para elite politik tidak sadar, bahwa rakyat sudah muak pada kondisi demikian. Meme yang muncul di media sosial, adalah wujud kemarahan rakyat yang –untungnya — masih terkendali. Tetapi, jangankan mendapat perhatian dan dianggap sebagai kritik segar di era demokrasi, tetapi malah dilaporkan polisi. Ibarat buruk muka cermin dibelah.

Media Massa

Bagaimana dengan media massa? Media lahir dari publik. Ibu kandung media massa adalah publik, yang kemudian menjadi mata dan tangan publik untuk kepentingan informasi, kepentingan mengawasi kekuasaan dan mendidik publik untuk tahu apa saja.

Media massa sebenarnya adalah pranata publik. Karena itu pilihannya jelas bahwa media harus berpihak ke publik, lebih-lebih ketika para elite sudah berbelok, bekerja bukan untuk kepentingan publik lagi. Melupakan janjinya, sibuk dengan dirinya yang ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Yakni sejumlah kepentingan publik antara lain kenyamanan, keamanan, ketenteraman, kesejahteraan, keadilan dan kepentingan lainnya.

Karena itulah, saatnya media bersatu dengan seluruh komponen, golong gilig untuk menyadarkan para elite agar kembali kepada janji dan tugasnya untuk kepentingan publik. Kesejahteraan rakyat, tak bisa dicapai bila hanya ada kegaduhan saja. Riuh tak bergizi yang jauh dari kepentingan kesejahteraan rakyat.

Stop kegaduhan itu! Hati-hati, sebab sebentar lagi bangsa ini sudah memasuki tahun politik, rakyat sudah cerdas mencatatnya. Sadarkan para elite, bahwa gaduh yang mereka ciptakan tak membuat rakyat bahagia!

(Drs Octo Lampito MPd. wartawan Kedaulatan Rakyat. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Kamis 23 November 2017)