UU Pers untuk Semua

Kliping

WARTAWAN bukan sansak hidup, seperti dalam banyak kisah nyata pengalaman dan risiko mengerikan di dunia jurnalistik. Ia bekerja secara terhormat sebagai elemen masyarakat yang mencari, mengolah, dan menyajikan informasi. Ia mitra publik yang memenuhi hasrat manusia untuk mengetahui. Tugasnya, seperti amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, adalah memberi informasi, mengedukasi, menghibur, dan melaksanakan kontrol sosial.

Jadi, apabila ada orang, kelompok, atau institusi yang mencoba menghalang- halangi pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan informasi, maka gangguan itu bukan hanya terhadap wartawan yang sedang mengumpulkan informasi. Yang terhalang juga hak masyarakat. Logika tersebut bisa dipertegas dalam urutan berpikir akademik.

Negara, ulas Hari Wiryawan dalam Dasar-Dasar Hukum Media (2007), dalam konstitusinya mengamanatkan tentang hak asasi manusia (HAM). Salah satu unsur HAM adalah kemerdekaan menyampaikan pendapat, yang antara lain disalurkan melalui media. Apabila hal itu terhalangi, berarti pelaksanaan HAM terkendala. Kalau penyelenggaraan HAM terhambat, berarti pula ada persoalan dalam penegakan konstitusi.

Sistematika berpikir semacam ini pula yang secara luas menyimpulkan, tindakan aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menghalangi pekerjaan wartawan, bahkan dengan kekerasan seperti insiden di Banyumas 10 Oktober lalu, adalah sebuah pelanggaran konstitusi. Protes keras yang menasional dan proses hukum oleh Polres Banyumas tegas menunjukkan insiden itu bukan sekadar terkait pidana umum, melainkan pembelajaran kali kesekian tentang pelanggaran HAM yang bersentuhan dengan kebebasan berekspresi.

Kita simak kembali pentingnya pemahaman tentang substansi Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam penjelasan umum diuraikan mengenai enam pokok pikiran pentingnya kemerdekaan pers bagi bangsa Indonesia, yang intinya kemerdekaan pers bukan hanya milik wartawan dan perusahaan media, melainkan milik semua elemen bangsa.

Masalahnya, seperti yang saya tulis dalam buku Adab Jurnalistik (2017), kalau kontrol sosial dianggap sebagai ‘’gangguan’’, atau tugas untuk memberi informasi — yang adalah memenuhi hak masyarakat untuk tahu — dianggap sebagai anarkisitas, maka akan dimulailah (kembali) sebuah era kegelapan dalam kemerdekaan berpendapat yang sebenarnya merupakan matra agung dari semangat reformasi 1998.

Karena sifat kemerdekaan pers sebagai milik bersama, tentu dibutuhkan pemahaman yang sama, menyatu sebagai kebutuhan dari aneka persilangan kepentingan. Polisi dan pemerintah (Satpol PP), misalnya, butuh pemahaman tentang tugas, profesi, dan hak-hak wartawan sebagai penyuara ekspresi kedaulatan rakyat. Beragam kejadian ketidaksamaan mindset antara aparat danwartawan, juga kebelumtuntasan pemahaman mengenai tugas masing-masing, acap menjadi peletup terjadinya kekerasan.

Para anggota kepolisian, terutama dalam usia yang masih muda-muda, saya perkirakan belum banyak yang memahami dinamika tugas wartawan. Apalagi ketika berlangsung sebuah kejadian, di tengah massa yang cair, kemungkinan bercampur unsur-unsur masyarakat lain di luar wartawan.

Persoalannya, seberapa jauh mereka ‘’mau’’tahu, sehingga akhirnya ‘’gagal paham’’tentang wartawan. Kekerasan tetap kekerasan, tak boleh ditoleransi atas nama apa pun. Kekerasan terhadap wartawan bahkan menunjukkan gejala ke arah ‘’preseden sikap’’. Wartawan, dalam derajat penilaian paling sederhana dianggap sebagai ‘’pengganggu’’ untuk sebuah ‘’tugas aparat’’.

Derajat pandangan berikut, wartawan merupakan ‘’kelompok berbahaya’’ yang akan menciptakan opini tertentu atas sikap mereka. Jadi, bagaimana mengajak polisi atau Satpol PP ‘’mau memahami’’ tugas-tugas wartawan, dan tidak menganggap sebagai gangguan? Satu kata: sosialisasi konsisten pemahaman UU Pers merupakan jawaban, untuk membawa mereka tahu bahwa tugas wartawan dilindungi oleh undang-undang.

Juga, penegasan bahwa menghalang-halangi tugas wartawan adalah tindakan melawan hukum yang dapat dikenai pidana atau denda. Para mitra kerja perlu memahami, UU Pers bukan sekadar melindungi pekerjaan profesi wartawan, tetapi juga memberi jalan keluar dalam mekanisme penyelesaian sengketa pemberitaan.

Ajakan menggunakan undangundang ini sebagai ‘’jalan spesial’’ dibandingkan dengan menempuh jalur KUHP tentu menuntut pemahaman utuh terhadap UU Pers. Mekanisme itulah yang ditempuh dalam proses hukum kasus menghalang- halangi tugas antara wartawan Rembang versus PLTU Sluke, beberapa bulan lalu. Di level elite, relasi PWI dengan Polri telah banyak terumuskan melalui memorandum of understanding (MoU).

Lalu, bagaimana di tingkat prajurit? Bukan hanya aparat kepolisian, tetapi jugaSatpol PP, kita ketuk pintu kesadaran untuk memahami UU Pers dan bekerja sama dengan wartawan dalam dinamika tugas masing-masing. Sosialisasi, dalam bentuk kegiatan orientasi kewartawanan untuk polisi dan Satpol PP perlu digagas dengan komitmen dan kemauan memahami tugas bersama ke satu arah: kemaslahatan bangsa.(Sumber: SM 17/10/17)

Amir Machmud NS,wartawan SuaraMerdeka dan Ketua PWI Jateng