Komunikasi Efek Jera

kolom

stop korupsi

Geger publik untuk membangun atmosfer hukuman sosial melalui pemberitaan media, seolah-olah berlalu begitu saja, tidak membersitkan kesan ‘’takut, malu, atau mengguncang’’.

PILIHAN angle pemberitaan media diakui merupakan bagian dari kekuatan determinatif dalam penegakan hukum kasus korupsi, namun sudahkah media menemukan teknik penjabaran kebijakan yang mampu menerbitkan efek jera? Penangkapan-penangkapan langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, seperti yang terjadi pekan lalu untuk dua kasus yang berbeda, sungguh mengusik. Pertama, Manajer Senior PT Brantas Abipraya Dandung Pamularno, Direktur Keuangan Sudi Wantoko, dan Marudut. Mereka diduga akan menyuap untuk mempengaruhi penanganan perkara di Kejaksaan Tinggi DKI.

Kedua, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi dan karyawan PT Agung Podomoro Land Trinanda Prihantoro, yang akhirnya membuat Presiden Direktur Ariesman Widjaja menyerahkan diri. Operasi tangkap tangan, juga penanganan banyak kasus lainnya menunjukkan perilaku the show must go on para calon koruptor, walaupun sudah begitu banyak contoh perkara yang diproses dan divonis oleh peradilan tindak pidana korupsi.

Artinya, tidak ada efek jera yang bisa diciptakan oleh proses-proses hukum dari berbagai kasus sebelumnya. Geger publik untuk membangun atmosfer hukuman sosial melalui pemberitaan media, seolah-olah berlalu begitu saja, tidak membersitkan kesan ‘’takut, malu, atau mengguncang’’.

Dalam orientasi kebijakan pemberitaan untuk membangun efek jera, sesungguhnya dibutuhkan sebuah kekuatan ‘’guncangan’’— kalau efek determinatif secara natural dianggap tak cukup dahsyat — yang mampu menerbitkan pikiran untuk mengubah perilaku. Target audiens kemasan pemberitaan itu bukan hanya para pelaku yang tengah menjalani proses hukum, melainkan yang lebih penting adalah para calon pelaku, atau publik secara umum.

‘’Regenerasi’’koruptor sebagai realitas dalam kehidupan sosial kita sekarang, terutama mereka yang berada di lingkar akses struktur kekuasaan, menunjukkan kecenderungan terjadinya transformasi kultural yang mengabaikan kekuatan efek pemberitaan media massa, yang sejatinya bisa dimaknai sebagai salah satu bentuk hukuman sosial.

Desakan pemberatan hukuman, termasuk penyitaan harta kekayaan sebagai langkah yang paling ditakuti para koruptor, belum menjadi sikap dan kekuatan bersama untuk membangun sebuah sistem pencegahan yang efektif. Suap dan korupsi pun seolah-olah terus berlangsung dan menjadi bagian dari keseharian bangsa ini.

Pada sisi lain, pengkomunikasian efek jera melalui pemberitaan sebagai bagian dari hukuman sosial belum juga mampu menggerakkan perubahan. Bahkan tak jarang, melalui media koruptor dan jaringannya tega ‘’mencuci muka’’ untuk ‘’mencuci otak’’ publik lewat pembentukan opini pembenaran.

Pemberatan Tekanan Media

Prinsip-prinsip jurnalistik cover both sides, asas praduga tak bersalah, juga pasal-pasal perbuatan tidak menyenangkan, fitnah, dan pencemaran nama baik yang terakumulasi sebagai ‘’pembunuhan karakter’’ memperkuat kemungkinan celah perlawanan balik koruptor dan jaringannya.

Celah itu tidak hanya mengancam wartawan dan media, tetapi dalam beberapa kasus telah mengkriminalisasikan para pegiat antikorupsi. Ketika masyarakat diajak untuk bersikap terhadap dinamika seperti kasus ‘’bebek nungging’’ Zaskia Gotik, juga dulu geger ‘’goyang ngebor’’ Inul Daratista, produk sikap apa yang kita dapatkan? Berlangsung atmosfer yang membangun koreksi, kecaman, dan sikap; lalu seberapa jauh prioritas arah pesan komunikasinya dibandingkan dengan sikap terhadap perang melawan korupsi?

Jadi teknik cerdas pemberitaan seperti apa yang bisa diketengahkan untuk mendorong efek jera? Apakah dorongan pemberatan hukuman harus dimaknai sebagai ‘’ajakan’’ kepada media untuk memperkuat tekanan editorial? Kebijakan pemberitaan di newsroom media dituntun oleh agenda setting, yang dalam perangkat teknis didorong oleh penyiapan analisis pembingkaian berita.

Merupakan teori klasik dapur media untuk memilih judul, lead, sudut pandang, narasumber, presisi data, dan standar verifikasi lainnya; yang menggambarkan bagaimana substansi orientasi kebijakan redaksional media.

Manajemen kebijakan pemberitaan digerakkan oleh manajemen orientasi. Manajemen orientasi dipandu oleh sikap redaksional, dari pilihan diksi hingga substansi. Sikap redaksional ditentukan oleh siapa yang ada di balik kemudi newsroom. Pertanyaan tentang ‘’siapa’’ dan bagaimana ‘’arah sikapnya’’ inilah yang memformulasikan kosmologi maslahat jurnalistik.

Arah ini merupakan jihad yang menjadi pelita petunjuk pilihan sikap etis: benar atau salahkah, peduli atau tidak pedulikah, bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab terhadap sebuah persoalan bersama? Tentulah hanya akan menjadi jargon peristilahan apabila kita ketengahkan, misalnya sebuah jalan ‘’jurnalistik efek jera’’, karena audiens yang sensitif terhadap pesan-pesan media seharusnya sudah bisa menangkap arah pesan dengan segala gambaran risikonya.

Persoalan yang terpampang di hadapan kita adalah, ikhtiar membangun efek jera sebenarnya sudah dikomunikasikan dengan berbagai contoh vonis, proses, penangkapan-penangkapan, dan reaksi publik termasuk melalui media sosial.

Model pemberatan apa lagi yang dibutuhkan? Apakah itu berupa kualitas vonis hakim yang lebih bertenaga untuk memasuki relung ketakutan terdakwa korupsi dan calon-calon koruptor? Atau sikap masyarakat sendiri yang harus makin dimobilisasi untuk tidak menoleransi kejahatan luar biasa itu? Atau mungkin massifikasi determinasi komunikasi lewat formulasi jurnalistik yang lebih menekan?(Sumber: Suara Merdeka 6 April 2016)

— Amir Machmud NS, Direktur Pemberitaan Suara Merdeka Network dan Ketua PWI Provinsi Jawa Tengah