Memahami SMS “Maut” Guru Honorer

kolom

demo guru honorer

Memahami SMS “Maut” Guru Honorer
:Yons Achmad
(Pengamat Media | Founder Kanet Indonesia)

“ A*u,Yudi g*bl*k jadi Menpan rusak, kami bisa hilang kesabaran
tak bantai nt dan keluargamu ! hati2 ini akan jd kenyataan”

Ini salah satu SMS “Maut” yang diterima Menpan RB Yuddy Crisnandi. Dikirim oleh seorang guru honorer salah satu SMA di Brebes, Jawa Tengah. Pendidik yang telah bekerja selama 16 tahun dengan gaji Rp 350 ribu/bulan. SMS itu menjadi dasar sang guru dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Sespri Menteri Yuddy, Reza Pahlevi. Tak berapa lama, polisi berhasil menangkapnya dan menjebloskannya ke tahanan. Paska penangkapan dan menjadi berita “hot” di media, beragam komentar bemunculan.

Berikut contoh komentar negatif terhadap guru honorer itu di Detik.com “Calon guru menulis SMS seperti itu ? Sudah tepat kalau diberhentikan, kasihan muridnya kalau dia jadi guru dan tidak bisa mengelola emosi dan kesopanan. Sementara, yang positif menulis begini “Sudahlah, mungkin memang guru itu menanggung beban kehidupan berat, tak usah dipolisikan, cukup disikapi dengan nurani dan kemanusiaan”.

Terlepas dari beberapa komentar itu, langkah taktis diambil. Mantan menteri era SBY, Suswono, yang juga politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pasang badan untuk menjadi jaminan sang guru itu. Akhirnya, setelah melalui mediasi, Menpan RB mencabut laporan tersebut dan sang guru bisa keluar dari tahanan kepolisian. Jujur, ini sebuah langkah cepat dari politisi yang hadir untuk memberikan solusi masalah rakyat, bukan hanya ikut ribut di media (sosial media).

Banyak orang yang berkomentar, apa yang dilakukan sang guru itu sebagai pelajaran dirinya untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan teknologi. Tapi, yang paling penting lagi, justru Menpan RB sendiri yang harus hat-hati dalam mengumbar janji. Kita bisa cari rekam jejak di media bagaimana sang menteri menjanjikan guru honorer akan diangkat jadi PNS. Dan, barangkali tak pernah ada kepastian kapan itu bakal terlaksana. Bagi sang guru, 16 tahun sepertinya sudah cukup untuk mempraktikkan apa yang disebut dengan “Kesabaran”.

Kalau bicara tentang keadilan, di media, kita masih menyaksikan apa yang disebut oleh Yasraf A Piliang (2003) Sebagai pemandangan ironi hukum (irony of law). Kondisi ketika lembaga hukum sibuk menciptakan simulasi keadilan (simulation of justice). Lembaga hukum menciptakan citra seolah-olah (as if). Seolah-olah lembaga hukum telah menegakkan hukum, lembaga pengadilan telah menciptakan keadilan. Semua semata-mata untuk menciptakan citra palsu (pseudo image) lembaga tinggi tersebut yang dalam kenyataannya belum pernah sekali pun menciptakan keadilan yang sejati.

Itu sebabnya, paska heboh soal SMS guru honorer itu, yang perlu dijelaskan oleh MenpanRB adalah transparansi kapan kepastian para guru honorer itu diangkat. Semua itu sebagai tanggung jawab atas janji-janji politiknya, juga janji-janji politik atasannya, tak lain tak bukan Presiden Jokowi. Munculnya kasus ini ke media, perlu disikapi dengan mengedepankan substansi, yaitu kejelasan kebijakan pengangkatan guru honorer itu, bukan semata penyelesaian permasalahan pribadi antara sang guru dengan sang menteri yang suka obral janji itu.

Palmerah, 11 Maret 2016.