Peralihan Pers yang Mencemaskan

kolom

edisi terakhir sinar harapan

Sebagian besar tokoh pers cetak dewasa ini cemas. Masa peralihan yang sudah mulai beberapa tahun mengandung pertanyaan. Adakah semangat perjuangan yang dibawa sejak prakemerdekaan estafetnya akan berlangsung baik?

Setelah masa bulan madu pemerintah Orde Baru dengan pers memasuki tahun 1970-an, terjadi ujian bagi pers. Pers sudah mulai berani mengkritik pemerintah. Tiba-tiba, semangat perjuangan (idealisme) harus diperhadapkan kepada bisnis media. Pemerintah melepaskan penyusuannya. Subsidi kertas koran dicabut.

Pada periode Soekarno, pemerintah memberi subsidi harga kertas koran. Semua perusahaan pers yang telah mendapat surat izin terbit (SIT) dari departemen penerangan otomatis dapat surat izin pembelian kertas (SIPK). Kertas dibeli ke BUMN Panca Niaga dengan harga kurang lebih 30 persen lebih murah daripada harga pasar. Semua pihak tahu terjadi manipulasi. Dalam SIPK tercantum perusahaan A mencetak koran 15.000 eksemplar. Nyatanya yang dicetak hanya 5.000 eksemplar. Sisa kertas dilepas ke pasar bebas. Hasil penjualan digunakan untuk ongkos cetak, honor penulis, dan lain-lain.

Ketika subsidi pembelian kertas koran dicabut, perusahaan pers bermuram durja. Tidak ada lagi hasil manipulasi yang menopang kehidupan pers. Jumlah tiras (oplah) turun drastis. Koran Merdeka yang dianggap mewah, waktu itu, dicetak warna sederhana, hanya mampu terbit dengan empat halaman. Banyak koran, terutama di daerah, hanya dalam bentuk dua halaman. Warna kertasnya pun warna-warni.

Tidak lama, media cetak memperoleh kesempatan berbisnis dengan tetap memperjuangkan semangat idealismenya. Pers cetak pelan-pelan ternyata bisa menghasilkan keuangan yang banyak bagi perusahaan. Jumlah cetak meningkat. Terjadi jual beli iklan yang saling menguntungkan.  Segmentasi pers berlangsung marak. Ada majalah wanita, remaja, dan lain-lain. Koran harian di kabupaten pun bisa diterbitkan.

Secara biologis terjadi penggantian bos di media pers. Sebagian tokoh pers menyiapkan pengganti, menyekolahkan anaknya di bidang media. Teknologi berkembang pesat. Lahir pula teknologi internet. Media online pun memanfaatkannya. Media sosial menyusul hadir meskipun isinya bukan karya jurnalisme.

Anak-anak muda maju dengan pesat dalam memanfaatkan teknologi dan mengembangkan bisnis media. Namun, ada kegalauan. Dengan majunya bisnis media, jangan-jangan perimbangan di bidang idealisme belum mendapat perhatian layak. Memajukan segi bisnisnya, media akan kekurangan kekuatan filosofisnya. Sebagian anak muda di media jangan-jangan tidak menganggap penting sisi idealisme. Bukankah layang-layang tanpa kerangka tidak bisa terbang?

Etika

Etika dalam jurnalisme kurang mendapat perhatian lagi. Dengan semangat investigasi, korbannya tidak mendapatkan imbalan jurnalisme dan etikanya. Liputan tidak berimbang sering terjadi. Liput dua belah pihak dilakukan sekadarnya. Liputan yang kurang tepat lalu dikutip dalam tajuk rencana, bahkan dalam karikatur dan halaman luar.

Sementara fasilitas hak jawab hanya ditempelkan di sudut surat pembaca. Opini dalam tajuk, karikatur, dan halaman luar berdasarkan liputan yang kurang tepat (yang kemudian diperbaiki sedikit melalui hak jawab yang sedikit). Di mana hak obyek untuk memperoleh hak jawab atas opini yang telanjur salah itu? Keberimbangan pemuatan sangat kurang dilakukan.

Baru-baru ini juga terjadi kesalahan jurnalisme yang parah (dilakukan ramai-ramai oleh TV, radio, online, dan surat kabar). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Yuddy Chrisnandi dianggap menilai kinerja sesama menteri. Sementara yang benar adalah penilaian itu atas kinerja kementerian. Itu pun sudah dilakukan beberapa kali oleh Menteri PAN dan RB sebelumnya. Tahun kemarin juga dilakukan oleh Menteri PAN dan RB ini dan tidak menimbulkan keributan. Pers tidak cermat.

Contoh berikutnya, pers menyerang Wapres Jusuf Kalla (JK) dengan menyebut ipar dan keponakannya (Aksa Mahmud dan Erwin Aksa) menemui bos Freeport. Kejadian dipanjanglebarkan seolah-olah JK pejabat sangat tinggi tidak tahu etika. Faktanya, bos Freeport minta bertemu famili JK di kantor Aksa di Jakarta. Mungkinkah Aksa menolaknya? Pertemuan dilakukan pada waktu JK tak menjabat sebagai wapres ataupun menteri.

Sungguh sedih karya jurnalismenya. Untuk melengkapi berita tersebut sebenarnya sungguh mudah dilakukan. (Sumber: Kompas 10 Februari 2016).

S SINANSARI ECIP

Wartawan Senior